in ,

‘Hearing’ dengan DPRD Sumbar Soal SK Gubernur Tunda PORPROV ke tahun 2022, Cabor Suarakan Tetap 2021

Padang, bolabeten – Munculnya polemik terkait Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor : 426-381-2020 tentang penjadwalan ulang, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI tahun 2022 dan Porprov XVII tahun 2024, disikapi DPRD Sumbar.

Melalui Komisi V DPRD Sumbar menggelar Rapat Dengar Pendapat (hearing) bersama Dispora Sumbar, KONI Sumbar dan Cabang Olahraga (cabor), Senin (6/7/2020)

Hearing dipimpin langsung Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Yusuf Abit, dengan pemandu Sekretaris Komisi, Sahrul Furqon, serta diikuti beberapa anggota komisi lainnya.

Juga hadir langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumbar, Bustavidia. Dalam hearing tersebut, Bustavidia menjelaskan pengunduran dilakukan karena kondisi keuangan daerah, terkhusus karena adanya pandemi semua anggaran dialihkan untuk penanggulangan wabah.

Menurutnya, sebab ketidakmampuan pendanaan serta akan memperbaiki perekonomian daerah mereka karena dampak covid-19 jadi alasan pengunduran sampai 2022. Permintaan kabupaten/kota yang semestinya menjadi tuan rumah.

“Kami sudah koordinasi dengan ketua KONI Sumbar, agar bisa berkoodinasi dengan KONI kabupaten dan kota, Meraka meminta agar diundur,” ulasnya.

Menyikapi pernyataan Kadispora, Ketua KONI Sumbar, Syaiful mengatakan, pihaknya siap atas keputusan yang diambil pada pertemuan. Apakan tetap pelaksanaan pada 2021, atau diundur 2022. Pada dasarnya KONI sebagai penyelenggara yang anggarannya dari provinsi, kabupaten dan kota.

Menyoroti pendapat Syaiful. Hal berbeda disampaikan Rahmat Wartira, dari cabor. Rahmat melihat SK Gubernur dilandasi dengan manipulasi. Karena dalam pertemuan akhir Desember lalu tidak ada keputusan penjadwalan ulang. Pembahasan hanya tentang pengunduran.

Doni Rusliansyah, Wasekum PSSI Sumbar ikut hadir di RDP/ist

“Selain itu, SK Gubernur soerrinya tidak bisa dirubah, karena tidak ditutup dengan kalusul untuk perubahan, meskipun ada masukan atau kesalah, dan dianggap otoriter,” terangnya.

Sedangkan juru bicara cabor, Togi mengatakan Porprov harus tetap dilakukan tahun 2021, karena prestasi harus diuji, bukan membiarkan semua menjadi stagnan, hanya latihan tanpa diuji sampai dimana kemampuan atlet.

Keinginan Togi dipertegas Novrianto, SP, Pengurus Provinsi Wushu Indonesia. Ia menyebutkan jika ada anggaran pembinaan, maka perlu diuji sampai mana pembinaan prestasi dengan pekan olahraga, atau pertandingan.

“Apa gunanya ada dana pembinaan, kalau tidak jelas baro meternya, jika pertandingan dan uji coba tidak dilakukan dengan pekan olahraga atau event lainnya,” tegas Novrianto.

Komisi V DPRD Sumbar sepakat untuk mengkaji ulang pengunduran Porprov, sehingga jika dimungkinan maka Porprov tetap dilakukan 2021, terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan kabupaten dan kota, serta cabor.

Malah komisi V DPRD Sumbar bingung, kenapa ada SK antara konsideran dengan diktum bertolak belakang, maka itu dinyatakan cacat hukum dan harus ditinjau ulang.

“Kalau ada SK mengatakan ditunda itu rancu, semestinya kata-katanya diundur, saya menilai apa yang dikeluarkan Gubernur itu sangat rancu, jangan kaitkan dengan yang lain-lain,” tegas Datuak Sungkono.

Pendapat-pendapat dari anggota DPRD Sumbar, Maigus Nasir, Ismet Amzis, Novrizal dan lainnya dipertegas Yusuf Abit, Ketua V DPRD Sumbar. Dia mengungkapkan sangat mendukung Porprov dilakukan tahun 2021, jika perlu sebelum PON 2021.

“Kadispora tolong sampaikan pada Gubernur akan dikaji ulang pengunduran Porprov ini, sehingga tidak ada lagi kerancuan dan prestasi atlet serta usia bisa dipertimbangkan,” tegas Yusuf.

Kesimpulan dalam pertemuan tersebut, komisi V DPRD Sumbar akan melakukan hearing dengan semua mitra, baik KONI kabupaten dan kota maupun dengan Pemkab/pemko, untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan Porprov. (*)

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

Dari Pelosok Dharmasraya, SSB Porass Junior Abai Siat Gelorakan Lagi Asa Pesepakbola Usia Muda

Tim Sepakbola MkC III-2020 Kecamatan Koto Balingka Pasbar Rutin Lakoni ‘Friendly Match’