in , ,

Semua persoalan penundaan Porprov XVI Sumbar bisa direvisi tapi perlu kesepakatan Gubernur, Bupati dan Walikota

Rapat Dengar Pendapat DPRD Sumbar soal penundaan Porprov XVI

Padang, bolabeten – Komisi V DPRD Sumbar menindaklanjuti persoalan penundaan Porprov. (Pekan Olah Raga Provinsi) XVI Sumbar dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kadispora, KONI kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, Senin siang (3/8/2020).

Turut dihadiri OPD dan KONI Sumbar serta pengurus Pengprov. Cabor Sumbar, RDP dipimpin Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar Syahrul Furqon di Ruang Sidang, Gedung Rakyat tersebut.

RDP membahas protes Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (Pengprov Cabor) Sumbar terkait SK penundaan dari Gubernur Sumatera Barat nomor 426-381-2020 tentang penjadwalan ulang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat XVI tahun 2022 dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat XVII tahun 2024.

Mengawali RDP (hearing), Syahrul Furqon atas nama Komisi V, menanyai kesiapan kabupaten dan kota sehubungan adanya permintaan Porprov di tahun 2021 bukan di 2022.

Tanggapan dari 13 daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah bersama, sebagian besar dominan menyebutkan, anggaran untuk Porprov 2021 tidak ada masuk dalam pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2021 yang telah mulai dibahas DPRD dengan pemerintah kabupaten kota.

Dengan begitu, tentu kabupaten kota tidak bisa ikut ajang multi cabor itu. Baik sebagai kontingan atau merangkap sebagai tuan rumah.

Menanggapi fakta ini, Mario Syahjohan, Anggota DPRD Sumatera Barat, yang juga mantan Ketua KONI Solsel dua periode, angkat bicara mencarikan jalan keluar akibat kebuntuan ketiadaan anggaran.

“Semua ini bisa direvisi, bila SK Gubernur Sumbar yang menunda Porprov direvisi. Masalahnya, tentu harus ada kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota tentang pelaksanaan Porprov yang akan direvisi,” katanya.

Mario juga menambahkan, jika ada SK Revisi Penundaan Porprov, maka anggaran untuk itu bisa pula dimasukkan dalam APBD 2021 yang sudah mulai dibahas pemerintah dan DPRD kabupaten kota.

Sementara, Nasir Ahmad, Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setdaprov Sumbar, menyebutkan keluarnya SK penundaan Porprov XVI tentu sudah melalui kajian mendalam dinas teknis, dalam hal ini Dispora Sumbar.

Karena situasi pandemi Covid-19, Porprov XVI yang dilaksanakan 2020 jelas tidak mungkin dilaksanakan, apalagi sampai saat ini pandemi Covid-19 di Sumbar masih belum menunjukkan batas aman penyebaran.

“Memang tidak ada usulan bupati walikota untuk penundaan Porprov jadi 2022, namun setelah dibahas mendalam, lebih baik dilaksanakan tahun 2022. Karena di 2021 kabupaten dan kota yang banyak terserap dana untuk penanggulangan Covid-19, akan kesulitan menganggarkan di tahun 2021. Apalagi 2021 tentu saat bangkitnya ekonomi dan pembangunan yang mengalami kendala di 2020 terkait pandemi,” sebutnya.

Nasir Ahmad melanjutkan, keinginan Pengprov Cabor melaksanakan Porprov di 2021 bukan di 2022 sudah dibahas dengan Gubernur Sumbar.

“Pada prinsipnya Bapak Gubernur Sumbar mau membahasnya. Asal ada kesepakatan semua pihak, terutama bupati walikota se Sumbar bersama kalangan DPRD kabupaten kota. Ini tugas kita semua, bagaimana bisa membuat kesepakatan bersama,” tegasnya.

Diakhir pertemuan, Furqon setuju dengan usulan Nasir Ahmad. Ia menyatakan Komisi V akan melaporkan semua itu ke pimpinan DPRD. Komisi V juga merancang pertemuan antara Gubernur Sumbar dengan Bupati-Walikota dan DPRD Sumbar.

“Ini Insya Allah akan kita lakukan secepat mungkin, sehingga akan didapatkan jalan keluar yang baik dari polemik ini,” pungkas Furqon. (*)

sumber : KONI Sumbar

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

Innalillahi Wa Innalillahi Rojiun.. Sepakbola Indonesia Berduka, Selamat Jalan Coach Satia Bagja

Di Rapat Dengar Pendapat DPRD Sumbar terungkap SK Gubernur tunda Porprov XVI terbit, tanpa duduk semeja dengan Pengprov. Cabor